Pati, 21–25 Juni 2026 — Mahasiswa Minat Abiotik (FISIK) Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kegiatan yang dibimbing oleh Dr. Sudaryatno, M.Si. ini mengangkat tema banjir dengan fokus pada analisis dan pemetaan risiko banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Juwana sebuah kawasan yang telah lama menjadi langganan banjir namun belum tertangani secara optimal. Kabupaten Pati merupakan wilayah dataran rendah di Pantai Utara Jawa yang secara topografis rentan terhadap genangan. DAS Juwana secara rutin mengalami banjir akibat kombinasi beberapa faktor: tingginya curah hujan musiman, kapasitas sungai yang terbatas, perubahan penggunaan lahan, hingga persoalan manajerial dalam pengelolaan infrastruktur air. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat mulai dari kerugian sektor pertanian dan perikanan, terganggunya fasilitas umum, hingga ancaman terhadap permukiman warga yang kerap terendam berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
Penelitian ini menggunakan metode overlay peta tematik berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG), menggabungkan beberapa lapisan data spasial meliputi peta kemiringan lereng, elevasi, jenis tanah, tutupan lahan, dan kontur wilayah. Hasil overlay menghasilkan Peta Risiko Banjir Pati 2026 yang memvisualisasikan zona-zona dengan tingkat kerentanan rendah, sedang, hingga tinggi. Selain analisis spasial, tim juga melakukan survei lapangan dan wawancara langsung dengan warga serta perangkat desa di empat kecamatan untuk memperoleh data kondisi nyata di lapangan. Tim membagi pengamatan ke dalam 20 titik pengamatan (TP) yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Pati, Wedarijaksa, Jakenan, dan Juwana.
Survei lapangan di empat kecamatan akan mengungkap persoalan banjir yang kompleks dan berulang di masing-masing wilayah. Berdasarkan hasil di lapangan, banjir yang terjadi di Kecamatan Wedarijaksa (Desa Ngurensiti, Bangsalrejo, Tawangharjo), bukan karena luapan sungai, melainkan akibat kegagalan drainase regional yang diperparah kemiringan lereng sangat landai (1–2°), sehingga air menggenang hingga setinggi pinggang orang dewasa selama sekitar satu bulan. Sementara Kecamatan Pati (Desa Mustokoharjo, Gajahmati, Purworejo), banjir terparah tercatat pada 2014 dengan ketinggian 2 meter dan surut hingga 3–4 bulan, dipicu oleh kombinasi pembukaan Waduk Gembong, curah hujan tinggi, serta penyempitan aliran Sungai Juwana akibat parkir kapal nelayan dan invasi eceng gondok yang masif.
Persoalan infrastruktur yang tidak berfungsi optimal menjadi temuan menonjol di dua kecamatan berikutnya. Kondisi lapangan di Kecamatan Jakenan (Desa Tondomulyo, Karangworo, Ngastorejo), menunjukkan wilayah ini memiliki dataran paling rendah di antara keempat kecamatan, yakni hanya 4,54 meter di atas permukaan laut. Meskipun sudah dibangun tanggul setinggi 160 cm, banjir tetap masuk ke permukiman karena jarak antara tanggul dan rumah warga hanya sekitar 8 meter. Kondisi ini diperparah oleh pompa air yang tersedia namun dilaporkan rusak dan tidak dapat digunakan. Sedangkan di Kecamatan Juwana (Desa Margomulyo, Mintamulyo, Gadingrejo, Doropayung), ditemukan jejak banjir tertinggi mencapai 2,15 meter di Desa Doropayung, meski elevasinya relatif lebih tinggi dibanding Jakenan. Sungai di wilayah ini terindikasi tercemar dengan kehadiran eceng gondok, air keruh, dan berbau amis, sementara pengerukan sedimen sepenuhnya bergantung pada dana desa yang kerap tertunda lebih dari satu tahun. Secara keseluruhan, keempat wilayah menghadapi ancaman yang sama: lemahnya tata kelola drainase, infrastruktur yang tidak terpelihara, dan kerugian ekonomi berkelanjutan yang menimpa sektor pertanian maupun perikanan warga.
Berdasarkan temuan lapangan, tim KKL merumuskan beberapa rekomendasi untuk mendukung upaya mitigasi banjir di DAS Juwana secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Normalisasi sungai perlu dilakukan secara berkala dan tidak semata bergantung pada ketersediaan dana desa. Pembangunan sistem peringatan dini banjir yang terpadu di tingkat kecamatan juga menjadi kebutuhan mendesak, mengingat selama ini masyarakat masih mengandalkan informasi dari mulut ke mulut antara warga. Pengelolaan eceng gondok dan sampah di sepanjang bantaran sungai perlu diprioritaskan, diikuti dengan peningkatan kapasitas drainase melalui pembangunan sumur resapan dan optimalisasi saluran irigasi yang sudah ada. Pada level kebijakan, perencanaan tata ruang berbasis risiko banjir perlu mempertimbangkan faktor topografi dan proksimitas permukiman terhadap sungai secara lebih cermat.
Kegiatan KKL ini sejalan dengan beberapa tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) dalam mewujudkan kota dan permukiman yang tangguh bencana, SDG 13 (Climate Action) dalam merespons dampak perubahan iklim terhadap ketahanan wilayah, serta SDG 15 (Life on Land) melalui pengelolaan ekosistem darat yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mitigasi banjir yang lebih efektif dan berbasis data spasial.
Penulis: Selamita