Jakarta, 26 Februari 2026 – Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (SPs UGM) menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perumahan, Perkotaan, dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (SPPB UI) bekerja sama dengan Emil Salim Institute (ESI) di Aula Lantai 5 Gedung IASTH, Kampus UI Salemba, Kamis (26/2). Dalam kegiatan tersebut, Sekolah Pascasarjana UGM diwakili oleh Dr. Sudaryatno, M.Si., Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan.
(Dokumentasi Kegiatan)
FGD ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur kementerian, pemerintah daerah, asosiasi profesi, serta perguruan tinggi untuk membahas secara komprehensif arah kebijakan pembangunan perumahan dan perkotaan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk memastikan bahwa agenda pembangunan nasional tetap sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu materi utama yang dibahas dalam diskusi mengangkat judul “Peta Jalan Menuju Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.” Program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah merupakan target strategis nasional dalam upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Namun demikian, forum menekankan pentingnya memastikan bahwa capaian kuantitatif tersebut selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan ketahanan ekonomi.
(Dokumentasi Kegiatan)
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, sejumlah pertanyaan mendasar mengemuka. Mengapa banyak perumahan mengalami banjir dan menjadi korban pertama saat terjadi bencana? Peserta menyoroti lemahnya integrasi antara pembangunan perumahan dengan tata ruang, daya dukung lingkungan, serta sistem drainase dan pengelolaan daerah aliran sungai. Alih fungsi lahan dan pembangunan di kawasan rawan bencana dinilai sebagai faktor krusial yang harus segera dibenahi.
Pertanyaan lain adalah mengapa kawasan kumuh masih banyak dijumpai di perkotaan. Permasalahan backlog perumahan, keterbatasan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta belum optimalnya pengembangan hunian vertikal menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui kebijakan inovatif dan kolaboratif. Selain itu, diskusi juga menyoroti mengapa tata ruang belum sepenuhnya mampu mengarahkan pembangunan perumahan yang layak huni. Evaluasi kebijakan tata ruang secara menyeluruh, baik pada skala lokal, regional, maupun nasional, dipandang penting agar sinkron dengan kebijakan penyediaan perumahan dan perlindungan kawasan lindung.
Lebih lanjut, peserta FGD membahas bagaimana perumahan dan perkotaan dapat menerapkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan—ekonomi, sosial, dan lingkungan—dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi. Penerapan konsep bangunan hijau, efisiensi energi, pengelolaan air berkelanjutan, serta penyediaan ruang terbuka hijau menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang perlu diperkuat dalam kebijakan nasional.
Melalui kehadiran dalam forum ini, Sekolah Pascasarjana UGM menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam perumusan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan riset multidisipliner. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan kontribusi aktif dunia akademik dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, Tujuan 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim, serta Tujuan 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak. Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, diharapkan pembangunan perumahan nasional dapat berjalan secara inklusif, tangguh terhadap bencana, dan berwawasan lingkungan demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang.
Penulis: Ulyn Nuha