PARI, Jepang – Menghadapi meningkatnya risiko bencana pesisir akibat perubahan iklim seperti erosi, gelombang badai, dan kenaikan permukaan air laut, Pemerintah Indonesia melalui kerja sama dengan Jepang menyelenggarakan Program Pelatihan Proyek Pesisir Hijau–Abu-abu pada 22-28 Juli 2026. Program ini diselenggarakan di bawah kerangka kerja sama SATREPS (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development) yang didanai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Science and Technology Agency (JST), bertempat di Port and Airport Research Institute (PARI) serta sejumlah lokasi pesisir di Jepang. Pelatihan ini bertujuan membangun kapasitas para peneliti dan perencana Indonesia dalam merancang pendekatan perlindungan pesisir yang berkelanjutan melalui penggabungan infrastruktur hijau seperti hutan bakau dan vegetasi pesisir dengan infrastruktur abu-abu seperti tanggul laut dan pemecah gelombang, yang dikenal sebagai Struktur Hibrida Hijau–Abu-abu. PARI sendiri merupakan lembaga riset nasional Jepang yang menjadi bagian dari National Institute of Maritime, Port and Aviation Technology (MPAT), dengan fasilitas eksperimental canggih termasuk Large Hydro-Geo Flume terbesar di dunia. Selama tujuh hari penuh, para peserta dari Indonesia dibekali dengan pengetahuan teoritis dan pengalaman langsung di lapangan untuk memahami secara komprehensif penerapan konsep hibrida dalam perlindungan pesisir.
Program pelatihan ini melibatkan para pelaksana kegiatan dari berbagai institusi terkemuka di Indonesia, antara lain Prof. Dr. Djati Mardiatno, S.Si., M.Si., dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), yang berperan dalam memberikan arahan akademik dan keahlian di bidang geografi pesisir serta pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Dr. Widjo Kongko, peneliti dari Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), turut serta dengan keahlian mendalam di bidang hidrodinamika pesisir, pemodelan tsunami, dan eksperimen model fisik. Fajar Yulianto, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan UGM yang juga peneliti di Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN, memberikan kontribusi pada integrasi ilmu lingkungan dan teknologi kebencanaan pesisir. Aulia Syifa Ardiati, mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai (MPPDAS), Fakultas Geografi, UGM yang memberikan kontribusi pada implementasi perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. Selain itu, program ini juga melibatkan perwakilan dari Balai Teknik Pantai, Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR), Bali, yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan infrastruktur pantai di wilayah Indonesia serta menjadi ujung tombak penerapan hasil riset ke dalam kebijakan dan proyek nyata di lapangan. Kehadiran para pelaksana dari lintas institusi—akademisi, peneliti, dan praktisi kebijakan—menjadi jembatan penting bagi transfer pengetahuan dan teknologi dari Jepang ke Indonesia, sekaligus memastikan bahwa hasil pelatihan dapat diadaptasi secara tepat dengan kondisi dan karakteristik wilayah pesisir Indonesia yang sangat beragam, mulai dari pesisir utara Jawa yang rawan rob hingga pesisir timur Indonesia yang sering terdampak gelombang ekstrem.
Selama program berlangsung pada 22-28 Juli 2026, para peserta mengikuti serangkaian kegiatan lapangan dan diskusi teknis yang dirancang secara sistematis. Kunjungan ke Pantai Iioka di Chiba memberikan kesempatan untuk mengamati langsung langkah-langkah pencegahan bencana pesisir hibrida, termasuk vegetasi pesisir di depan tanggul laut serta upaya restorasi pasca-bencana tsunami. Para peserta juga mengadakan pertukaran pendapat di kantor pusat Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (MLIT) Jepang mengenai kebijakan pencegahan bencana pesisir, kerja sama internasional, serta strategi operasi dan pemeliharaan infrastruktur hibrida. Di Pantai Teluk Sendai dan Pelabuhan Sendai, peserta mempelajari rekonstruksi tanggul laut pasca-bencana tsunami dahsyat tahun 2011 serta integrasi infrastruktur hijau pada fasilitas pelabuhan dan pesisir yang menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi bencana skala besar. Sementara itu, kunjungan ke Pantai Gamo dan Lokasi Pemantauan Gamo memberikan wawasan mendalam tentang hutan pesisir sebagai peredam tsunami, perubahan topografi pasca-tsunami, serta penerapan langkah-langkah Ecosystem-based Disaster Risk Reduction (Eco-DRR) yang telah terbukti efektif dalam mengurangi dampak bencana. Tidak hanya fokus pada kawasan pesisir, peserta juga mengunjungi Gunung Kurikoma, Taman Geologi Wilayah Kurikoma, lokasi longsor Aratosawa, dan Pusat Pengunjung Taman Geologi untuk mempelajari kasus tanah longsor dan bencana pegunungan serta model pendidikan dan pameran kebencanaan yang terintegrasi dengan masyarakat, sehingga memberikan perspektif menyeluruh tentang manajemen bencana dari hulu hingga hilir. Sebagai puncak kegiatan, diskusi teknis di PARI difokuskan pada eksperimen model hidrolika, simulasi numerik, dan perumusan pedoman teknis untuk Struktur Hibrida Hijau–Abu-abu yang akan diintegrasikan ke dalam rencana eksperimen SATREPS Tema-3, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu direfleksikan dalam pedoman tersebut agar sesuai dengan kondisi Indonesia.
Program pelatihan ini secara langsung mendukung pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pertama, SDG 14 (Ekosistem Lautan) didukung melalui upaya mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan serta memperkuat ketahanannya, di mana pendekatan hijau yang melibatkan restorasi vegetasi pesisir dan hutan bakau tidak hanya mengurangi risiko bencana tetapi juga meningkatkan keanekaragaman hayati, menyediakan habitat bagi biota laut, serta mendukung penyerapan karbon biru (blue carbon) yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global. Kedua, SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) tercermin dalam upaya mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat bencana, serta meningkatkan jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi kebijakan dan rencana terintegrasi dalam pengurangan risiko bencana, sehingga melindungi masyarakat pesisir yang rentan dan mendorong pembangunan permukiman yang lebih aman dan tangguh. Ketiga, SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) diwujudkan melalui penguatan ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya terkait iklim serta peningkatan pendidikan, kesadaran, dan kapasitas kelembagaan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan pendekatan hibrida yang adaptif sebagai strategi jangka panjang menghadapi kenaikan permukaan air laut dan gelombang ekstrem yang semakin intensif akibat pemanasan global. Keempat, SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) diperkuat melalui peningkatan kerja sama ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi antara negara maju dan berkembang serta kemitraan multistakeholder antara institusi Indonesia (UGM, BRIN, Kementerian PUPR) dan Jepang (PARI, MLIT, JICA), yang menjadi fondasi bagi kolaborasi berkelanjutan di masa depan.
Penulis: Fajar Yulianto