(24/6/2025) Dalam rangka memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2025, Prodi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana UGM berkolaborasi dengan Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB), Fakultas Geografi UGM beserta Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI) menyelenggarakan Sarasehan Nasional bertajuk “Penegakan Hukum Lingkungan yang Inklusif: Menjamin Keadilan untuk Keberlanjutan”. Pemilihan tema ini mendukung aspek kultural dari ilmu lingkungan, yakni hukum lingkungan dengan memperhatikan tren kasus-kasus pelanggaran lingkungan terkini. Tema ini juga secara khusus mendukung SDGs tujuan 16, yakni peace, justice, and strong institutions.
[sangar-slider id=”1607″]
(Dokumentasi Kegiatan)
Kegiatan ini mengundang narasumber yang merupakan ahli di bidang hukum lingkungan, yakni Bambang Hero Saharjo, Wahyu Yun Santoso, Dodi Kurniawan, Tri Suyud Nusanto, Herry Wiyono, serta Erasmus Cahyadi. Mereka mewakili multipihak, baik akademisi, birokrat, profesional, maupun organisasi non pemerintah. Tingginya antusiasme ditunjukkan oleh sekitar 350 orang peserta baik luring, maupun daring. Diskusi yang berbobot serta pertanyaan seputar penegakan hukum lingkungan menggambarkan bahwa tema ini relevan dengan kondisi terkini.
Kegiatan Sarasehan Nasional ini terbagi menjadi dua sesi utama yang menghadirkan para ahli dari berbagai latar belakang. Sesi pertama berfokus pada penegakan hukum lingkungan dari perspektif ilmiah, hukum, dan kebijakan pemerintah. Pemateri dalam sesi ini antara lain Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo dari IPB University, Dr. Wahyu Yun Santoso dari Fakultas Hukum UGM, dan Dodi Kurniawan dari Ditjen Gakkum KLHK. Diskusi yang berlangsung dalam sesi ini membahas berbagai isu aktual, mulai dari kerusakan hutan akibat pembukaan lahan ilegal, peran ilmu pengetahuan dalam pembuktian hukum, hingga strategi perlindungan terhadap masyarakat sipil dan pakar lingkungan yang berhadapan dengan gugatan hukum.
Sesi kedua menghadirkan pembicara dari sektor hukum, organisasi masyarakat sipil, dan kejaksaan. Adv. Tri Suyud Nusanto dari IALHI memaparkan maraknya korupsi lingkungan yang berdampak pada kerusakan ekosistem berskala besar. Dr. Herry Wiyanto dari Kejaksaan Agung menjelaskan pentingnya pendekatan hukum restoratif dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan, sementara Erasmus Cahyadi dari AMAN menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan wilayah kelolanya. Sesi ini menekankan pentingnya keadilan ekologis dan perlunya penataan hukum yang mengakui hak masyarakat adat serta mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penyampaian rekomendasi-rekomendasi dari hasil pemaparan materi dan diskusi. Salah satu hasil rekomendasi dari kegiatan ini adalah menghidupkan kembali komunitas akademik dan praktisi yang dapat menjadi tenaga ahli dalam kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup. Demikian penekanan oleh Eko Haryono selalu Kepala Prodi Ilmu Lingkungan UGM dan Ketua KLMB.
Penulis: Melania Hanny, Ulyn N