Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) bertema coastal resilience di Kabupaten Pemalang pada tanggal 14-17 Juli 2025. Sebagian daerah Pemalang yang berada di Pantai Utara Jawa mengalami perkembangan yang sangat masif namun terancam oleh fenomena perubahan iklim. Berbeda dengan wilayah pesisir lainnya seperti Semarang, Demak, atau Jakarta yang telah menjadi perhatian publik, Pemalang belum menjadi wilayah prioritas untuk upaya mitigasi meskipun dampak bencana pesisir sudah sangat dirasakan masyarakat setempat.
(Dokumentasi Kegiatan)
Dari perspektif fisik, penelitian ini menggunakan metode Coastal Hazard Wheel (CHW), sebuah sistem klasifikasi standar yang dikembangkan oleh Roshendal Applequist bersama UNEP untuk menilai bahaya yang dihadapi wilayah pesisir akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Penelitian dilakukan sepanjang pesisir Pemalang yang berbatasan langsung dengan Pantai Utara Jawa, meliputi Kecamatan Ulujami, Petarukan, Taman, dan Pemalang dengan panjang garis pantai mencapai 45,16 km. Enam parameter biogeofisik menjadi fokus utama analisis, yaitu bentuklahan atau tata letak geologi, gelombang, pasang surut, keberadaan flora (mangrove atau vegetasi lain), imbangan sedimen, dan storm climate. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis tingkat multibahaya di pesisir Kabupaten Pemalang serta merumuskan rekomendasi upaya pengelolaannya.
Hasil sementara menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan di pesisir Pemalang. Analisis menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki ancaman bahaya disrupsi ekosistem dan inundasi pada tingkat sedang hingga sangat tinggi, bahaya erosi rendah hingga tinggi, serta bahaya intrusi dan banjir rob sedang hingga tinggi. Kondisi ini diperkuat oleh fakta bahwa garis pantai di beberapa wilayah pesisir seperti Pantai Kramatsari Blendung, Pantai Ketapang, Pantai Kertosari, dan Pantai Kaliprau sudah mulai hilang akibat bencana rob pada bulan Mei lalu. Data dari BPBD Kabupaten Pemalang mencatat terdapat 8 kecamatan yang masuk daerah rawan banjir, dengan empat di antaranya terletak di pesisir dengan total luas daerah rawan banjir mencapai 27.387,34 Ha. Dampak banjir rob yang terjadi di akhir Mei 2025 sangat parah, berdasarkan keterangan dari Ketua BUMDES Kertosari, Bapak Subhi, menyampaikan bahwa 50% wilayah Desa Kertosari terendam yang terdiri dari 30% area kebun/sawah/tambak dan 20% permukiman. Kondisi yang lebih mengkhawatirkan dialami Desa Blendung yang menurut Pak Waryono, pembina Koperasi Perikanan Darat, mengalami genangan 100% saat banjir rob tersebut.
Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, tim peneliti berkoordinasi dengan beberapa OPD di Kabupaten Pemalang yaitu BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Cabang Dinas Kehutanan V. Mengingat pengelolaan sebagian wilayah pesisir dan laut menjadi kewenangan provinsi, tim juga berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang memberikan dukungan penuh dalam kegiatan ini berupa penyediaan data, informasi, dan dokumen untuk menunjang analisis seperti data kejadian bencana, dokumen tata ruang, kajian risiko bencana, dokumen rencana kinerja, dokumen rencana strategi, hingga dokumen laporan realisasi kegiatan, serta dokumen, data, dan informasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir di Kabupaten Pemalang.
Kegiatan KKL ini sejalan dengan beberapa Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 13 (Climate Action) dengan menganalisis dampak perubahan iklim terhadap wilayah pesisir, SDG 14 (Life Below Water) dalam konteks pelestarian ekosistem pesisir dan laut, serta SDG 15 (Life on Land) melalui perlindungan ekosistem darat di zona pesisir. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi peringatan awal bagi masyarakat untuk mulai melakukan upaya mitigasi dan adaptasi yang diperlukan, serta menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan mitigasi pesisir bagi pemerintah daerah dan pusat. Sebagaimana disampaikan Pak Waryono, pembina Koperasi Perikanan Darat Desa Blendung, hasil penelitian ini diharapkan dapat dibawa kepada pemerintah sehingga dapat lebih memperhatikan kondisi pesisir Pemalang dan membantu masyarakat melakukan upaya-upaya pengurangan dampak bencana.
Penulis: Tim KKL